PERLUKAH UU PORNOGRAFI ?

fsaudio
Oleh : Sulistyowati Irianto

Barangkali sebentar lagi perempuan tidak lagi leluasa bergaya dan berpakaian tanpa mengacu pada undang-undang. Namun, persoalan besarnya, benarkah berbagai ”kemaksiatan” bersumber pada bagaimana perempuan (dan laki-laki) bergaya dan berpakaian?

Kesalahan dan ketidakhati-hatian dalam perumusan dan berbagai
ketidakjelasan dalam konsep dan cara berpikir dalam Rancangan Undang-
Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dapat berakibat fatal dan
menimbulkan ketidakadilan. RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi juga
dapat dibaca sebagai intervensi terlalu jauh negara ke dalam kehidupan
privat warga negara, pemasungan terhadap hak sipil.

Isu pornografi merupakan masalah yang sangat berdimensi jender.
Persoalan utama dalam pornografi adalah obyektifikasi dan eksploitasi
seksualitas perempuan. Karena berbagai sebab, perempuan berada dalam
situasi yang menyebabkan ketubuhannya terpapar, baik melalui media
maupun yang tersembunyi, yang pada prinsipnya bertujuan komersial.

Perempuan yang terperangkap perdagangan manusia dan dijadikan pekerja
dalam berbagai aktivitas hiburan yang menjual tubuh perempuan berada
dalam situasi itu. Termasuk, perempuan yang ”dibeli” kekuatan modal
dalam bisnis periklanan, film porno, dan audio visual lain. Bagaimana
kedudukan perempuan dalam situasi tersebut: korban atau pelaku?

Dapat dipersoalkan apakah perempuan atas kesadaran sendiri berada
dalam jaringan bisnis yang mengeksploitasi tubuhnya. Melihat berbagai
penelitian mengenai bisnis pelacuran, terutama di Asia (Leslie Brown,
2005) dan berbagai diskusi serta aktivitas pencegahan perdagangan
perempuan, ditunjukkan unsur persetujuan haruslah diabaikan.

Penegak hukum sering berdalih tidak dapat menangkap pelaku kejahatan
karena perempuan sukarela (consent) menerima suatu pekerjaan. Padahal,
banyak dibuktikan, rekrutmen perempuan dilakukan melalui tipu daya,
ketiadaan pilihan, bahkan kekerasan.

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi tidak secara jelas menentukan pelaku
pornografi, malah akan memindahkan ancaman pemidanaan pelaku yang
seharusnya dihukum kepada perempuan yang sebenarnya korban.

RUU ini salah sasaran karena tidak bertujuan melindungi perempuan dan
anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. RUU ini lebih mengutamakan
”moralitas” masyarakat yang sangat bersifat paradoksal. Leslie Brown
(2005) mengutarakan keheranannya, bagaimanakah masyarakat Asia yang
terkenal religius begitu permisif terhadap maraknya pelacuran yang
mengorbankan berjuta-juta anak perempuan dari lapisan masyarakat
paling miskin.

Berdasarkan berbagai pengalaman keseharian perempuan (termasuk
berbagai hasil penelitian), pengertian pornografi seharusnya
mengakomodasi aspek penyalahgunaan seksual (bentuk pemaksaan,
pemanfaatan, dan penipuan terhadap perempuan, khususnya korban
perdagangan manusia yang dijadikan obyek seks); eksploitasi dan
obyektifikasi seksual perempuan dan anak untuk tujuan komersial. Oleh
karenanya, merupakan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap
perempuan dan anak; pornografi merupakan isu hak sipil.

Pornoaksi

RUU ini juga mengatur masalah pornoaksi, penggunaan terminologi yang
tidak lazim, karena belum pernah ada. Ada banyak hal yang tidak jelas
mengenai definisi pornoaksi dalam RUU ini sehingga bisa menyesatkan
dan bahkan memasung hak asasi mengekspresikan nilai kodrati
kemanusiaan dalam rupa kasih sayang.

Kalaupun hendak dicari, pornoaksi sengat terkait dengan ”melanggar
kesopanan di muka umum” yang diakomodasi Pasal 281 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP). Bukankah sebenarnya yang menjadi target sasaran
adalah bisnis hiburan yang mempertontonkan tubuh perempuan di layar
kaca yang membuat ”jengah” sebagian orang? Adilkah ”menembaknya”
melalui UU yang akan mengikat segenap warga perempuan (dan laki-laki)
yang sebenarnya juga merasa terganggu dengan pertunjukan tersebut?
Mengapa tidak ”membidik” pelaku bisnis pertelevisian sebagai
penyelenggara tontonan? Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam UU
tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Penyiaran Nomor
009/sk/8/2004.

Problem yuridis

Sebenarnya sebagian besar substansi yang diatur dalam RUU Anti
Pornografi dan Pornoaksi sudah diatur setidaknya dalam KUHP, UU
Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, UU tentang Pers Nomor 40 Tahun
1999, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan demikian,
pemberantasan pornografi adalah tanggung jawab polisi, kejaksaan, dan
hakim, sehingga tidak diperlukan lagi ”Badan Antipornografi dan
Pornoaksi Nasional” (BAPPN) yang akan dibiayai APBN, sebagaimana
diatur dalam RUU ini.

Karena pornografi menyangkut hak-hak privat warga negara dan khususnya
persoalan kekerasan terhadap obyek pornografi, yaitu perempuan dan
anak, maka acuan dasar hukum pembentukan RUU ini, yang mengacu pada
UUD Pasal 20, 21, dan 29, tidaklah tepat.

Instrumen hukum yang sangat berkaitan dengan esensi pornografi dan
implikasi pornografi bagi perempuan dan anak-anak adalah yang menjamin
kesetaraan dan keadilan bagi setiap warga negara, yaitu (a) Pasal 27
(2) UUD 1945, (b) Pasal 28 I juntis Pasal 28 J, dan Pasal 28 G Ayat
(2) UUD 1945, (c) Pasal 1 juntis Pasal 2, Pasal 5 huruf (a), dan Pasal
6 dari UU No 7/1984 (CEDAW), (d) KUHP, (e) UU No 40/1999 tentang Pers,
(f) UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan (b) Landasan Aksi
Konferensi Beijing Kapital D Angka 112-113.

Jika RUU ini hendak dipaksakan juga, maka akan ada beberapa
kekhawatiran dalam implementasinya. Pertama, keberadaan RUU ini akan
menghapus kemajemukan budaya bangsa sehingga yang tertuang dalam
konsideransnya malah bertentangan dengan substansinya.

Berbagai hal tentang perkelaminan sangat terkait dengan masalah
kebudayaan dan sejarah kesukubangsaan di Indonesia sehingga sukar
menuding tradisi tertentu, bahkan ritual keagamaan dalam tradisi
tersebut, sebagai tindakan pornografi, apalagi mengkriminalisasinya.

Kedua, ketidakjelasan dalam definisi dan prosedur akan menyulitkan
penegak hukum dalam menangani kasus yang dipandang sebagai pornografi.

Ketiga, pengaturan terhadap ruang privat yang dipaksakan untuk diatur
dikhawatirkan akan menimbulkan pengekangan, pemaksaan, bahkan
kekerasan negara terhadap warga negara melalui otoritasasi terhadap
sekelompok orang yang akan bertindak sebagai ”polisi moral” dalam
BAPPN (merujuk pada pengalaman empiris yang terjadi dalam masyarakat
akhir-akhir ini).

Keempat, intervensi negara terhadap ruang privat akan menyebabkan
hilangnya hak-hak sipil warga negara.

Sulistyowati Irianto
Pengajar Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia

1 Komentar (+add yours?)

  1. Aron
    Mar 20, 2009 @ 21:31:04

    Hallo….pulau nias yang tercinta. janganlah engkau tertunduk terus, angkatlah wajahmu dan bangkitlah. sangat disayangkan dan anak nias menjadi malu yang tersebar dimana-mana bila mendengar berita buruk darimu. pertahankan budaya yang baik dan terhormat dan jangan samapai mempermalukan nama Tuhan. belajar dari budaya luar yang datang ke Pulauku tercinta tetapi bersikap bijaksanalah untuk menirunya. Nias-engkau dipenuhi dengan hamba-hamba Tuhan yang telah menuntut ilmu dinegri orang. bangun Nias dengan rasa takut akan Tuhan dan melayani dengan sungguh tanpa motivasi yang tidak Tuhan kehendaki. pulau Nias-engkau terkenal kantong orang percaya kepada Tuhan dan berbuatlah menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus katakan: “Jadilah saksiku”. Nias- nama baikmu jangan terus dicela dimana-mana, kami harap sebagai keturunanmu yang jauh darimu kiranya beritamu adalah berita yang manis dan bukan sebaliknya. xie-xie.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: