Tenaga Kerja Ilegal Indonesia di Belanda

Sumber : Radio Netherlands Worldwide
Oleh : Alfons Lasedu dan Inneke Kalangi

Tergiur oleh janji akan mendapat gaji yang tinggi, dipihak lain karena sulitnya mendapat pekerjaan di Indonesia, banyak orang Indonesia mencoba mengadu nasib di negeri orang. Ada yang bernasib baik dan mendapat pekerjaan yang layak, ada pula yang tertipu oleh pemasok atau agen tenaga kerja palsu sehingga banyak yang terpaksa bekerja secara ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup.

Yang lebih menyedihkan lagi mereka mau bekerja apa saja, dalam situasi yang sangat mengenaskan, dengan gaji yang sangat rendah dan risiko ditangkap polisi, hanya untuk sekedar membayar kembali hutang piutang mereka di Indonesia.

Bagaimana nasib tenaga kerja ilegal tersebut setelah mengetahui mereka telah ditipu dan menghabiskan biaya begitu banyak?
Di studio 6 Radio Nederland di Hilversum, Fediya Andina berbincang-bincang dengan koordinator fungsi konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bpk.Firdaus Dahlan dan salah satu pekerja ilegal Indonesia di Belanda, sebut saja Bpk.Hamto. Tiga orang pendengar Ranesi, Ibu Lartri di Yogyakarta, Bpk. Ahmadi seorang tenaga kerja Indonesia di Sabah Malaysia dan Ibu Rara Rahayu seorang tenaga kerja wanita di Taiwan ikut memberikan tanggapan mereka.

Ditipu agen

Banyak faktor yang mendesak orang Indonesia sampai bekerja di luar negeri. Yang paling ideal adalah keinginan mencari pengalaman di luar. Tetapi dalam prakteknya mereka tergiur oleh upah yang tinggi. Latar belakangnya adalah masalah perekonomian keluarga tetapi juga sulitnya mencari lapangan kerja di Indonesia.

Untuk mempermudah urusan surat bekerja maupun pengurusan dokumen pemberangkatan seperti paspor dan visa, sebagian besar orang-orang lebih memilih untuk meminta bantuan biro jasa atau agen tertentu. Karena ini merupakan jalur tercepat dan tidak berbelit-belit urusannya. Pak Hamto merupakan salah satu contohnya, menurutnya “yang penting bagi saya urusan paspor dan visa selesai, saya tinggal berangkat saja”.

Akan tetapi nasibnya kurang beruntung. Ia mau bekerja dengan baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ia dijanjikan pekerja di pabrik cokelat di Belanda dan apabila tidak betah bisa pindah ke perusahaan pertanian memetik buah-buahan. Motivasi yang paling memicu pak Hamto adalah janji agen tersebut bahwa ia akan mendapatkan upah sebesar 50 Euro sehari.

Seperti biro jasa lainnya, Pak Hamto dikenakan biaya. Ia meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- Biaya yang diminta oleh agen – yang ternyata gelap, sangat bervariasi, dari Rp 40.000.000,- sampai Rp 60.000.000,-
Pak Hamto berangkat ke Belanda dengan 7 orang lainnya, 6 laki-laki dan 2 perempuan. Begitu tiba di bandara Schipol-Amsterdam, mereka akan dijemput dan urusan ijin kerja akan segera diurus, demikian janji agen. Tapi tak seorang pun muncul dari pihak agen tersebut. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di sebuah hotel di Rotterdam dan berharap akan ada kontak lebih lanjut dari agen itu.

Setelah seminggu lamanya tidak ada kabar, akhirnya mereka sadar kalau telah ditipu. Ada beberapa dari mereka yang langsung pulang ke Indonesia, tetapi ada juga yang tetap tinggal, termasuk Pak Hamto sendiri.

Pengalaman

“Mengapa uang yang dipinjam ( sebesar Rp 30.000.000,-) tidak dijadikan modal berwiraswasta saja di Indonesia?” tanya ibu Lartri seorang pendengar Ranesi di Yogyakarta. Pak Hamto sebenarnya sudah mencoba berwiraswasta di Indonesia namun gagal. Ia sudah tinggal 2 tahun di Belanda karena terpaksa untuk membayar kembali utang dan membiayai hidup keluarganya di Indonesia. Apabila semua urusan utang piutang selesai dan terkumpul dana yang cukup, ia akan kembali ke Indonesia.

Suatu hari ada pemeriksaan bom di Rotterdam. Semua penumpang tram disuruh turun. Semua tas dan jaket diperiksa oleh polisi. Pak Hamto panik dan ketakutan. Namun ia bisa benafas lega karena akhirnya ia diperbolehkan pergi. Polisi tidak memeriksa kartu identitas.
Lain dengan pengalaman Pak Ahmadi yang bekerja di Sabah, Malaysia. “Paspor diurus di Nunukan. Kemudian berangkat ke Sabah.

Sesampainya di Sabah, harus cari sendiri pekerjaan. Kalau tidak mendapat pekerjaan, harus kembali ke Nunukan dalam waktu satu bulan, tetapi ada juga yang hanya diberi waktu satu minggu saja. Jadi mereka masuk kembali ke Sabah setelah satu bulan. Namun ada juga di antara mereka yang nekad untuk tinggal dan bekerja secara ilegal di Sabah”.
Kesulitan bahasa
Penguasaan bahasa untuk berkomunikasi merupakan hal yang paling sering ditemui oleh pekerja Indonesia di luar negeri. Pak Hamto punya banyak akal “karena saya mempunyai masalah dengan bahasa, jadi setiap kali saya bekerja saya selalu membawa kamus sekalian belajar sendiri.”
Walaupun demikian penguasaan bahasa tetap sangat penting menurut ibu Rara Rahayu di Kaoshiung Taiwan, “Sebenarnya ada konseling dari Taiwan, tetapi karena keterbatasan bahasa saya, jadi saya tidak bisa menceritakan dan menyelesaikan suatu masalah dengan mereka”.

KBRI

Sebagai perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia, KBRI bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga negaranya di luar negeri. Tetapi masalahnya, demikian bapak Firdaus Dahlan, “tidak semua WNI di luar negeri melapor ke KBRI setempat, sehingga KBRI kesulitan menghubungi mereka”.

Cara paling mudah adalah menghubungi konsulat atau perwakilan Indonesia yang terdekat. Di Taiwan, karena Jakarta tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Taipeh maka ibu Rara Rahayu: “Saya bisa melaporkan ke Kamar Dagang Ekonomi Indonesia ( KDI)”.
Permasalahan yang dihadapi oleh warga Indonesia di luar negeri beraneka ragam. Untuk permasalahan tenaga kerja ilegal Indonesia, pihak perwakilan Indonesia tidak bisa membantu banyak. Karena keterbatasan staf, sementara jumlah mereka begitu banyak.

Mereka datang hanya dengan menggunakan visa turis. Sulit bagi KBRI untuk menjangkau mereka. “Saya merasa prihatin dengan para tenaga kerja Indonesia yang berniat baik untuk bekerja di luar negeri tapi tertipu oleh agen yang tidak jelas sehingga mereka ada yang terkantung-kantung dan tidak memperoleh pekerjaan yang dijanjikan.

Apabila ada orang Indonesia ilegal dan diketahui oleh polisi Belanda, menurut aturan Belanda yang berlaku para pekerja ini bisa dipulangkan ke Indonesia. Jadi pihak Indonesia hanya memantau proses pemulangannya tersebut agar berlangsung dengan baik. Dan apabila dalam proses tersebut terlihat pelanggaran hak asasi manusia, maka pihak Indonesia akan turun tangan secara langsung. Tutur Bpk.Firdaus Dahlan.

Menyoroti masalah tenaga kerja ilegal di Belanda ini, pihak KBRI tidak bisa banyak membantu, karena hal ini menjadi wewenang pemerintah Belanda sendiri.

Himbauan

Bapak Firdaus pun menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri seperti Belanda ini ” kalau ingin ke luar negeri dengan tujuan menjadi tenaga kerja, hendaknya orang tersebut memeriksa terlebih dahulu secara teliti mengenai ijin kerja dan ijin tinggalnya dari pemerintah Belanda, jangan mudah tertipu oleh agen perorangan yang diikuti dengan janji yang muluk.” Selain itu setiap orang Indonesia yang berkunjung ke Belanda, diharapkan agar selalu melapor ke KBRI sehingga mereka bisa dipantau keberadaannya dan bisa dibantu apabila mereka mendapatkan kesulitan.